Pendamping Desa Harus Berani Berinovasi

Mulai 2015, Pendamping Desa mulai bekerja untuk membantu desa dalam penerapan Undang-Undang Desa. Pendamping Desa menjadi “darah segar” bagi desa untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik dan bersih. Selain itu, desa harus berani mengambil langkah-langkah kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Jumlah para Pendamping Desa yang disediakan oleh pemerintah belum mampu melayani semua desa. Jumlah desa di Indonesia mencapai 74.000 desa, sementara Jumlah Pendamping Desa hanya 19.131 orang. Sehingga, rasionya masih 1:4 artinya satu pendamping melayani 4 desa.

Program Pendamping Desa Kementerian Desa telah merekrut 6.529 Pendamping Lokal Desa (PLD), 10.990 orang Pendamping Desa, serta 1.612 orang Tenaga Ahli Kabupaten. Kuota terbanyak berada di Jawa Tengah dengan 3.248 orang, sementara kuota terendah ada di Kepulauan Bangka Belitung dengan 60 orang.

Gedhe Foundation dan Inovasi Teknologi Perdesaan

Yayasan Gedhe Nusantara, biasa disebut Gedhe Foundation, merupakan lembaga nirlaba yang menaruh perhatian besar pada pengembangan dan inovasi teknologi di dunia perdesaan. Meski umurnya  belum genap dua tahun, kiprah Gedhe Foundation sudah diperhitungkan dalam dunia teknologi informasi maupun lembaga swadaya masyarakat. Dalam urusan perdesaan, Gedhe Foundation telah mencatatkan namanya dalam sejarah perubahan desa melalui undang-undang desa.

Gedhe Foundation mengusung ikon manajemen pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi. Dua kompetensi ini menjadi landasan pijak bagi Gedhe Foundation untuk meraih visi dan misinya. Visi organisasi adalah mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan menjunjung tinggi prinsip dasar kemanusiaan.

Dewan Adat Papua (DAP) Pelopori Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Percepatan Pembangunan di Tanah Papua

Dewan Adat Papua (DAP) merupakan organisasi masyarakat sipil di Papua. Dalam satu dekade terakhir kiprah Dewan Adat Papua  dalam mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan di Papua cukup signifikan. Meski, lembaga ini sempat dikategorikan sebagai organisasi sparatis oleh aparat keamanan, Dewan Adat Papua sejatinya bukan organisasi yang menganjurkan kekerasan. Mereka memilih cara-cara dialog dan negoisasi dalam mendorong tata kelola pembangunan di Papua.

Leonard Imbiri merupakan tokoh penting dalam Dewan Adat Papua . Leo fokus membawa Dewan Adat Papua sebagai lembaga yang fokus pada pendidikan hak dasar masyarakat adat, pendidikan kewargaan, penguatan organisasi, dan pemantauan kebijakan publik. Masyarakat adat berlatih untuk mempengaruhi dan terlibat dalam kebijakan publik.Dewan Adat Papua  bertransformasi dari organisasi massa menjadi organisasi kader.

 

Drone Desa untuk Pemetaan Desa

11407035_941065729248874_3267971517140598551_n

Drone desa muncul sebagai jawaban atas permasalahan perencanaan pembangunan desa, terutama persoalan spasial. Tak banyak desa yang mampu membuat peta wilayahnya secara akurat sehingga tata ruang dan tata wilayahnya mendukung visi pembangunan desa. Sebagaian besar peta desa yang terpampang di kantor desa adalah sketsa peta, dia hanya hasil imajinasi dan perkiraan semata. Drone desa mampu menghasilkan peta dengan ketelitian yang tinggi sehingga mendekati kondisi yang sesungguhnya. Lanjutkan membaca “Drone Desa untuk Pemetaan Desa”

Sikomar: Bikin Nelpon Gratis di Desamu

Sistem Informasi dan Komunikasi Antar Rakyat (Sikomar) tengah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat desa. Mengusung jargon, Bikin Nelpon Gratis di Desa, Sikomar mampu menjembati kebutuhan komunikasi masyarakat desa dengan biaya yang sangat murah. Secara teknologi Sikomar mudah diterapkan karena hanya memanfaatkan sinyal wifi berfrekwensi 2,4 GHz.

Mengapa Desa Penting Gunakan Domain DESA.ID

Syukuran-Peluncuran-Domain-Desa-2013

Belakangan ini ada sejumlah kalangan yang meminta penjelasan rinci mengenai penggunaaan domain DESA.ID karena ribuan desa dan sejumlah kabupaten mulai memiliki program website untuk pemerintah desa. Sebenarnya ada penjelasan dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) yang telah dipresentasikan dalam sejumlah pertemuan desa, sayang dokumen itu tidak, tepatnya belum, menyebar ke kalangan yang lebih luas lagi.

Apakah ada pengaturan nama domain di Indonesia. Kemkominfo telah mengeluarkan SK Menteri No 23 tahun 2013 yang mengatur kebijakan penggunaan nama domain internet di Indonesia. Tulisan ini adalah penjelasan tidak resmi mengenai domain DESA.ID, semoga penjelasannya tak jauh beda dari versi resminya mengingat secara historis saya terlibat dalam melahirkan domain tersebut.

  1. Secara historis, lahirnya domain DESA.ID tak bisa dilepaskan dari Gerakan Desa Membangun (GDM) karena domain ini lahir dari usulan publik. GDM yang dipelopori oleh pemerintah desa menyadari bahwa identitas mereka belum terwadahi dalam kebijakan nama domain internet di Indonesia. Desa tidak bisa menggunakan domain GO.ID karena mereka tidak dianggap sebagai subjek pengguna menurut NOMOR : 28 /PER/M.KOMINFO/9/2006 sehingga selama ini mereka menggunakan domain organisasi OR.ID maupun domain personal WEB.ID
  2. Lahirnya domain DESA.ID tak bisa dilepaskan dari proposal usulan domain baru yang disampaikan oleh  GDM. Proposal tersebut dibahas dalam milist PANDI selama satu bulan dan dipresentasikan pada Diskusi Umum Terbuka (DUT) PANDI pada 12 Februari 2013 di Perpustakaan Universitas Indonesia. Ini adalah tautan presentasi GDM yang disampaikan oleh Kepala Desa Dermaji, Lumbir (Bayu Setyo Nugroho) dan Kepala Desa Pancasan, Ajibarang (Ahmad Munawar).
  3. Usulan di atas disetujui secara aklamasi oleh peserta DUT Pandi sehingga diteruskan sebagai bahan resmi yang akan dibahas dalam Forum Nama Domain Internet Indonesia (FNDI). FNDI merupakan forum lintas sektoral (pemerintah, praktisi, akademisi) yang memiliki kewenangan mengatur regulasi nama domain internet di Indonesia. Singkatnya, FNDI menyetujui usulan tersebut sehingga lahirlah nama domain baru di Indonesia dengan kode DESA.ID yang diperuntukkan bagi identitas desa di dunia internet. Kebijakan pendaftaran domain bisa dibaca dalam dokumen ini yang dikeluarkan pada 14 Februari 2013.
  4. Pada faktanya urusan domain sebenarnya merupakan kode pengingat dari kode protokol internet yang menggunakan kode angka. Karena itu diperlukan kode nama yang mempermudah aktivitas komunikasi antar pengguna internet, misalnya:  IP: 192.168.22.25 menjadi http://gentasari.desa.id. Selain memudahkan komunikasi, kode nama juga bisa menunjukkan siapa pemiliki nama domain. Gentasari adalah nama desa, DESA.ID adalah kode domain desa di Indonesia. Artinya, http://gentasari.desa.id adalah sebuah alamat website yang dikelola oleh Pemerintah Desa Gentasari. Hal serupa berlaku bagi http://gedhe.or.id yang artinya alamat website dari sebuah organisasi di Indonesia.
  5. Mengacu pada kebijakan PANDi tentang nama dan persyaratan, pengajuan penggunaan nama domain DESA.ID harus melampirkan Surat Permohonan Pendaftaran Nama Domain yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa dan KTP/SIM/Paspor (masih berlaku). Artinya, pengguna domain DESA.ID terbatas pada pemerintah desa saja. Pihak-pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut dengan sendirinya akan gugur.
  6. Sejauh ini ada sejumlah kabupaten yang kurang memahami dan update kebijakan nama domain di atas sehingga menerapkan kebijakan yang KELIRU. Mereka menggunakan nama domain bertingkat (subdomain) untuk mengakomodasi penamaan alamat website desa, seperti formula http://namadesa.namakecamatan.namakabupaten.go.id misalnya http://karangnangka.kedungbantengkec.banyumaskab.go.id. Penamaan alamat tersebut bertentangan dengan prinsip penamaan nama domain yang tujuannya memudahkan komunikasi. Contoh lain: http://kalibagor.kalibagorkec.banyumaskab.go.id, nama domain sangat panjang dan sulit diingat oleh pengguna internet. Coba, bandingkan dengan http://kalibagor.desa.id. Alangkah elok bila kabupaten mengacu pada kebijakan nama domain sehingga cukup dengan http://karangnangka.desa.id
  7. Untuk desa yang memiliki nama sama maka pengaturan nama domain mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 82 tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Bab 8 tentang Pengelolaan Domain Pasal 77 ayat 1 disebutkan pendaftaran nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Contoh, di sebuah kabupaten ada dua nama desa yang sama, yaitu Sidaurip. Desa yang pertama kali mendaftar bisa gunakan nama http://sidaurip.desa.id desa selanjutnya harus memodifikasi nama domain karena sudah dipakai desa pertama, misalnya http://sidaurip-kroya.desa.id

Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih rinci tentang penggunaan nama domaian DESA.ID sebagai identitas internet di Indonesia. Kliping berita tentang penetapan domai DESA.ID bisa dibaca di sini:

Festival Destika 2014: Mewujudkan Kemungkinan dari Segala Ketidakmungkinan

yossy suparyo dalam destika 2014 majalengka

Dunia perdesaan menjadi kanal episentrum dari semua label negatif; terbelakang, bodoh, dan primitif. Tak heran bila banyak kalangan yang pesimis atas inisiatif percepatan pembangunan di wilayah perdesaan karena semua kendala akan segera menghadang. Namun, ada pepatah 1001 jalan ke Roma. Seberkas harapan dan optimisme lahir dari Festival Destika 2014 yang diselenggarakan di Desa Tanjungsari, Sukahaji, Majalengka. Lewat dukungan teknologi informasi dan komunikasi, desa mampu mengejar ketertinggalan sekaligus mempertahankan identitasnya: agraris.

Festival Desa Melek Informasi dan Komunikasi, selanjutnya disebut Destika, berlangsung pada 25-27 September 2014. Destika 2014 merupakan festival kali kedua, sebelumnya festival serupa dilaksanakan di Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas. Destika merupakan festival tahunan yang secara rutin diselenggarakan oleh Gerakan Desa Membangun (GDM) bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Festival Destika menjadi ajang bagi desa-desa untuk bersilaturahmi, berbagi, dan saling menguatkan diri.

Pada Festival Destika pertama, peserta festival adalah desa-desa melek IT (Demit) yang bergabung dalam Gerakan Desa Membangun. Selanjutnya, banyak pihak yang ikut terlibat dalam acara ini, seperti Relawan TIK, dunia pendidikan, SKPD, dan dunia wirausaha. Karena itu, para penggagas festival dipaksa makin jeli untuk menjahit beragam kepentingan dalam sebuah perhelatan akbar itu.