Perlindungan Buruh Migran Butuhkan Sinergi Kerja Antar Instansi


IMG_82544892028838Urusan perlindungan atas pekerja Indonesia dan keluarganya perlu kerja serius antar instansi, terlebih di daerah. Setiap tahun, data kasus penipuan, penyekapan, kekerasan hingga pelecehan seksual terus meningkat. Usaha terpadu lintas sektoral diperlukan untuk mengurangi korban pelbagai siklus layanan migrasi, mulai dari perekrutan, pemberkasan, penampungan, keberangkatan, penempatan, saat bekerja, hingga kepulangan.

Laporan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, dan Kementerian Luar Negeri (2010) terdapat 874 TKI yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual, dan 1.187 TKI mengalami penganiayaan. Pada 2011, kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual meningkat menjadi 1.234 TKI. 3.070 TKI mengalami kekerasan fisik. Fakta memilukan itu menunjukkan lemahnya perlindungan pada buruh migran Indonesia.

Meski minim jaminan perlindungan dari pemerintah, sektor buruh migran menjadi salah satu penopang laju ekonomi masyarakat Indonesia. Data Dinsosnakertrans Kabupaten Cilacap, pada 2010 ada 7.386 warga bekerja di luar negeri, pada 2011 ada 5.477 orang, pada 2012 ada 5.242. Artinya, ada puluhan ribu warga Cilacap yang bekerja di luar negeri. Hal itu memberikan angka remitensi yang cukup fantastis, di tahun 2010 sebesar 577 milyar, pada 2011 sebesar 572 milyar, dan 2012 hampir 561 milyar rupiah. Alih-alih besarnya remitensi membuat pemerintah memberikan perhatian yang besar pada buruh migran, justru pemerintah terlihat setengah hati.

Perlindungan buruh migran harus dimulai dari hulu, yaitu desa. Desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri. UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan wewenang pada pihak desa untuk terlibat dalam legalisasi dokumen dan pengawasan pemberangkatan.

Sebagian besar pemerintah desa tidak memiliki data warga yang tengah bekerja di luar negeri. Prosedur migrasi seringkali tidak melibatkan desa sebagai entitas penting. Pemerintah desa juga tidak memiliki sistem dan petunjuk teknis untuk memeriksa kesahihan dokumen-dokumen. Akibatnya, banyak tindak pemalsuan dokumen dalam pemberangkatan buruh migran ke luar negeri. Kondisi ini mencerminkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan buruh migran yang perlu dibenahi. Hal itu diperparah oleh tumpang-tindih kebijakan dan kuatnya ego sektoral di setiap instansi.

Kemampuan buruh migran dalam memperoleh informasi migrasi menjadi bagian yang penting. Akses informasi juga penting saat pendampingan kasus, terutama mendapatkan informasi peranan sejumlah departemen yang terkait dengan ketenagakerjaan dan migrasi. Ambil contoh, banyak buruh migran mengalami kekerasan, kecelakaan kerja (cacat), dan kematian tidak bisa mengakses asuransi.

Urusan akses informasi makin rumit karena tidak semua lembaga-lembaga publik yang terkait dengan buruh migran memiliki sistem layanan informasi yang memadai. Meski UU No 14 tahun 2008 mengatur pelayanan permintaan informasi oleh publik, pada kenyataannya permintaan informasi oleh buruh migran masih dipandang sebelah mata, terlebih di lembaga-lembaga yang bernaung di Kementerian Luar Negeri.

Ruang Eksperimentasi Perlindungan Buruh Migran di Cilacap

Sejak 2011, Lakpesdam NU Cilacap atas dukungan Yayasan Tifa, BNP2TKI, dan World Bank melakukan eksperimentasi perlindungan buruh migran melalui program pemberdayaan buruh migran perempuan dan keluarganya. Merujuk UU No 39 tahun 2004, perlindungan buruh migran merupakan tanggung jawab negara sehingga perlu strategi perlindungan terpadu dari pelbagai kalangan, dari hulu ke hilir, dari desa hingga pemerintah pusat.

Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas 225.360,840 Ha, Kabupaten Cilacap terbagi dalam 24 kecamatan, 269 desa, dan 15 kelurahan. Pada 2010 jumlah penduduknya adalah 2.094.095 (1.040.684 berjenis kelamin perempuan). Di Cilacap terdapat 73 cabang PPTKIS. Hampir semua kecamatan di Cilacap merupakan kantong buruh migran sehingga daerah ini dikenal sebagai pemasok buruh migran terbesar di Jawa Tengah.

Akar persoalan buruh migran di Cilacap bisa dibagi dalam tiga kelompok, yaitu rendahnya sumber daya manusia buruh migran, minimnya informasi tentang buruh migran yang bisa diakses oleh masyarakat, dan minimnya perhatian pemerintah daerah pada isu buruh migran. Pertama, buruh migran asal Cilacap hanya lulusan sekolah dasar. Mereka berangkat dengan pengalaman kerja dan pengetahuan migrasi minim. Selain itu, buruh migran dan keluarganya biasanya tidak mempunyai pengetahuan pengelolaan keuangan yang baik.

Kedua, minimnya informasi tentang buruh migran ditunjukkan dengan tidak ada data migrasi, baik di desa maupun di kecamatan. Mayoritas keluarga tidak mengetahui pekerjaan dan atau alamat majikan dari keluarganya yang bekerja di luar negeri. Ketiga, minimnya perhatian dari pemerintah ditunjukkan dengan belum ada alokasi dana dari Pemda (APBD) yang dikeluarkan untuk program Buruh Migran dan tidak ada regulasi perlindungan buruh migran di daerah (Perda).

Program ini menempatkan buruh migran dalam posisi sebagai subjek pemberdayaan. Beragam dukungan, baik pelatihan, pengorganisasian, pengelolaan keuangan keluarga, kebebasan finansial, bertujuan untuk meningkatkan daya tawar buruh migran di hadapan pemerintah. Buruh migran juga diajak memahami sejumlah kebijakan yang terkait dengan perlindungan supaya mereka bisa mendapatkan pelayanan yang bermutu, sekaligus mengadvokasi diri saat menghadapi perilaku yang eksploitatif dan diskriminatif.

Strategi pertama program fokus untuk pemberdayaan ekonomi. Untuk pemberdayaan ekonomi buruh migran dilakukan sejumlah kegiatan, seperti pemetaan potensi lokal, peningkatan kapasitas (ketrampilan, kewirausahaan, pengelolaan keuangan, teknologi informasi, produksi, dan perluasan pasar. Setelah itu, akses modal (acces to finance) dikembangkan mikro finance atau kelompok simpan-pinjam. Untuk modal perorangan menggunakan sistem bunga dengan margin 1,5-2%, sedangkan untuk modal kelompok menggunakan sistem bunga dengan margin 0,6-1 %.

Strategi kedua, program harus didukung oleh strategi pengorganisasian yang baik. Untuk itu, forum warga harus dibentuk di setiap desa, ada fasilitator di setiap kecamatan untuk menyelenggarakan diskusi rutin. Selain itu, perlu pendekatan pada kepala desa melalui workshop pengarusutamaan buruh migran di tingkat desa.

Strategi advokasi kebijakan dilakukan melalui audiensi, lobby, dan dengar pendapat, baik pada DPRD maupun pemerintah. Strategi ini didukung dengan melibatkan banyak aktor dalam melakukan pendampingan, mediasi, maupun pengusulan peraturan yang mengatur tentang perlindungan buruh migran di daerah.

Strategi terakhir adalah pendekatan paralegal atau mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian kasus. Pemerintah desa juga didorong untuk membuat Perdes perlindungan buruh migran. Pendekatan ini disebut sebagai perlindungan awal di daerah asal, yakni perlindungan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Desa-desa yang peduli terhadap perlindungan buruh migran membentuk forum warga buruh migran.

Forum warga merupakan forum lintas pelaku yang beranggotakan pemerintah desa, mantan buruh migran, keluarga buruh migran, dan pihak-pihak yang peduli terhadap isu tersebut. Kini, ada 30 desa yang menjadi anggota forum warga buruh migran yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Nusawungu, Kecamatan Binangun, dan Kecamatan Adipala.

Selain melakukan pendataan migrasi, forum warga buruh migran melakukan sejumlah kegiatan ekonomi produktif, seperti kerajinan tangan, perdagangan, dan usaha pertanian. Selain kemampuan produksi, buruh migran membutuhkan dukungan sistem pemasaran produk yang baik. Keberadaan Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Mahnettik memberikan ruang bagi para buruh migran dan mantan buruh migran untuk mengembangkan ekonomi alternatif, seperti perdagangan elektronik (e-commerce).

Kemampuan melek peraturan dan regulasi membantu buruh migran untuk mengadvokasi diri maupun melakukan pendampingan pada orang lain yang mengalami kasus. Tak lupa mereka ikut mempengaruhi sejumlah kebijakan yang menyangkut buruh migran, seperti perumusan Peraturan Daerah (Perda) perlindungan buruh migran.

Pembelajaran yang terjadi

Ada sejumlah pelajaran berharga yang didapatkan selama melakukan pengelolaan program pemberdayaan buruh migran di Kabupaten Cilacap.

  1. Untuk mendorong perlindungan yang prima pada buruh migran di daerah dibutuhkan payung hukum setingkat Peraturan Daerah (Perda). Perda buruh migran merupakan perincian kerja pemerintah daerah dalam melaksanakan UU perlindungan buruh migran. Perda juga mengatur wewenang dan kewajiban pemerintah daerah dalam perlindungan di daerah.
  2. Pelayanan publik terkait migrasi harus dimulai dari desa. Desa merupakan basis data migrasi yang akan teragregasi ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Pemanfaatan data migrasi sebagai data pelayanan publik membuat data terintegrasi dengan data kependudukan dan sumber daya keluarga. Layanan migrasi tidak berdiri sendiri, namun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari administrasi kependudukan.
  3. Integrasi data dan layanan antar instansi sangat penting untuk penyelenggaraan pelayanan terpadu. Hingga saat ini data migrasi buruh migran di setiap lembaga pemerintah tak ada yang sama, misalnya departemen tenaga kerja, kementerian luar negeri, mapun BNP2TKI. Setiap lembaga memiliki sistem dan pangkalan data sendiri tanpa ada interkoneksi dengan lembaga lainnya. Hal itu menimbulkan pemborosan anggaran, duplikasi kerja, dan layanan hanya bersifat sektoral. Integrasi sistem data membuat pemantauan migrasi bersifat akurat dan mengurangi tumpang-tindih kewenangan.
  4. Dukungan layanan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) mendorong calon pekerja, pekerja, dan keluarga pekerja Indonesia di luar negeri mampu mengakses dan mengelola informasi yang terkait dengan perlindungan buruh migran. Hal ini harus diikuti oleh pelayanan informasi yang baik oleh lembaga-lembaga publik supaya buruh migran mendapatkan kepastian dan kejelasan atas kebutuhan informasi yang dicarinya.
  5. Akses pada pemodalan menjadi bagian penting dari kerja pemberdayaan buruh migran dan keluarganya. Akses pemodalan harus dibarengi dengan kemampuan untuk mengelola keuangan keluarga sehingga buruh migran tidak boros, mampu menggunakan uang secara bijak, dan mampu menggapai kebebasan finansial.
  6. Pengorganisasian buruh migran dan keluarga dalam forum warga menjadi strategi social regrouping yang baik. Forum warga menjadi ruang untuk belajar bersama, tukar gagasan, persebaran informasi, dan konsolidasi kepentingan antar buruh migran. Lewat forum warga, buruh migran dan keluarganya memperbaiki posisi tawar saat bertemu dengan pemerintah dan perusahaan.

Tantangan ke depan

Persoalan yang dihadapi buruh migran juga berkembang sesuai dengan perkembangan di tingkat global.

  1. Perlu regulasi yang mampu melindungi buruh migran. Sejumlah regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan buruh migran belum mampu melindungi buruh migran untuk melakukan migrasi aman. Buruh migran masih ditempatkan sebagai komoditi, mulai dari perekrutan, penampungan, kontrak kerja, dan penempatan di luar negeri.
  2. Praktik migrasi sudah menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan akibat pengaruh globalisasi, sehingga motif dan tujuan migrasi sangat beragam. Hal itu harus dijawab dengan pelayanan administrasi yang terpadu dan lintas sektoral, dari desa hingga pusat sehingga pemantauan migrasi dapat dilakukan secara akurat.
  3. Para buruh migran harus mendapatkan dukungan pengembangan kapasitas, baik pengetahuan maupun keterampilan. Pengetahuan tentang hukum, gambaran negara tujuan, dan layanan perlindungan di negara tujuan akan mengurangi kerentanan buruh migran. Keberadaan balai latihan kerja umum sangat penting untuk menghindari dominasi PTKIS atas buruh migran.
  4. Untuk pengembangan ekonomi produktif, buruh migran perlu merumuskan strategi pemasaran produk. Buruh migran perlu kemampuan untuk pengelolaan informasi pasar sehingga produk unggulan mereka bisa diserap pasar. Selain itu, kemampuan buruh migran daam mempromosi produk masih rendah. Warga dilatih menulis advertorial dan membuat katalog produk untuk mengajak pembeli melakukan transaksi. Dukungan teknologi internet di PTK Mahnettik akan menunjang kegiatan perniagaan, termasuk membangun kolaborasi mitra bisnis dan lowongan pekerjaan.

Rekomendasi

Berdasar pemaparan di atas, maka ada sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki tata perlindungan buruh migran di daerah, yaitu:

  1. Terbentuknya Tim Terpadu pemantauan dan perlindungan buruh migran di daerah untuk mengkoordinasikan kerja kolaborasi antarpihak, baik pemerintah dan masyarakat, yang secara kontinyu mengawal kinerja pelayanan dan penanganan kasus buruh migran.
  2. Terbentuknya pelayanan data migrasi di tingkat desa yang terintegrasi dalam sistem administrasi desa, kependudukan, dan keimigrasian di sehingga komunikasi data antarsektoral bisa dilakukan. Hal itu akan mengurangi pemalsuan data, duplikasi data, dan memudahkan temu kembali data.
  3. Mendorong dukungan penganggaran untuk perlindungan dan pemberdayaan buruh migran melalui APBD Kabupaten
  4. Penyelenggaraan balai latihan kerja untuk mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan para buruh migran di tingkat kabupaten.
  5. Mengembangkan sistem dukungan untuk manajemen pengelolaan ekonomi keluarga, pengembangan ekonomi mikro, dan pemasaran produk-produk unggulan buruh migran dan keluarganya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s