Kampung Laut di Pusaran Konflik Kementerian Kehakiman dan Kehutanan


image

Kampung Laut tengah berbenah, terlebih setelah kawasan itu ditetapkan sebagai kecamatan. Pada 2013, kondisi fisik perkampungan di kawasan laguna Segara Anakan itu jauh berubah dari sepuluh tahun silam. Gedung permanen tampak mendominasi perkampungan dibanding rumah kayu beratap daun rumbia. Beragam fasilitas publik juga tersedia, seperti dermaga, sekolah, jalan kampung, dan tempat ibadah.

Kali ini (21/7/2013) aku berkunjung kembali ke Kampung Laut. Kunjungan kali ini cukup istimewa karena mengiringi kunjungan kerja seorang kawan yang mendapat mandat sebagai wakil rakyat di Senayan, Budiman Sudjatmiko. Seingatku, kunjungan terakhir ke tempat ini pada Agustus 2006, usai gelombang tsunami porandakan pesisir selatan Pulau Jawa. Aku menjadi guide para dokter dan psikolog dari Yakkum Emergency Unit (YEU) Yogyakarta memberikan strategi mengurangi risiko saat bencana.

Di balik pembangunan fisik dan infrastruktur yang meningkat, Kampung Laut menyimpan bara konflik lama, sengketa agraria antar kementerian. Kementerian Hukum dan Perundang-undangan dan Kementerian Kehutanan yang getol mengklaim wilayah itu sebagai teritori kuasa mereka. Sumber konflik berupa lahan yang tercipta dari pengendapan lumpur dan sedimentasi di tepi Pulau Nusakambangan. Lahan itu disebut tanah timbul.

Berdasar informasi Tetua Adat Kampung Laut, awalnya tanah timbul dipicu oleh muntahan material dari erupsi Gunung Galunggung di era 1980-an. Lalu, sedimentasi makin kuat dengan banyaknya material dari Sungai Citandui setiap musim penghujan. Kerusakan lingkungan di hulu dan bantaran Sungai Citandui membawa ribuan kubik lumpur ke muara, yaitu Segara Anakan.

image

Bagi warga Kampung Laut, kemunculan tanah timbul (sedimentasi) merupakan pratanda buruk, luasan laguna segara anakan yang menjadi tumpuan mata pencaharian warga terus menyusut. Hingga pada 2000-an banyak warga yang berpindah profesi menjadi petani dengan mendayagunakan tanah timbul di tepi laguna.

Tindakan warga yang mencoba beralih profesi justru memicu konflik yang panjang. Kementerian Hukum dan Perundang-undang (Kemkumdang) memandang tindakan itu sebagai penjarahan lahan yang menjadi teritori mereka. Ladang-ladang penduduk dirusak oleh petugas dan sejumlah petani ditangkap. Mereka dituduh melakukan tindak kriminal mengolah tanah kementerian, termasuk merusak lingkungan.

Tuduhan itu tak membuat semangat warga menyusut, warga justru belajar cepat tentang klaim teritori. Akhirnya, warga menemukan peta teritori Kemkumdang yang hanya berhak di Pulau Nusakambangan. Tanah timbul belum masuk dalam peta itu, sehingga klaim Kemkumham hanya isapan jempol saja. Berbekal keyakinan warga berhasil lakukan negosiasi tentang tapal batas desa dengan Kemkumdang.

image

Konflik kemudian berlanjut dengan klaim dari Kemenhut lewat Perhutani. Perhutani mengklaim tanah timbul menjadi wilayah kerja mereka. Klaim itu sebenarnya terlihat lucu dan tanpa dasar karena wilayah tanah timbul tidak memiliki riwayat sebagai kawasan hutan pada era kolonial. Jadi, klaim Perhutani atas tanah timbul sebagai kawasan hutan harus merujuk pada UU No 41 tahun 1999.

Berdasarkan UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan, proses pengukuhan kawasan hutan tak segampang membalik telapak tangan. Ada empat proses yang harus dilewati yaitu penunjukkan, tapal batas, pemetaan, dan penetapan. Bila mencermati tahapan itu Perhutani tak miliki bukti legal yang menguatkan klaim mereka. Namun, Perhutani memilih untuk jumawa sehingga banyak warga yang mengolah ladangnya dituduh merambah hutan sehingga pantas dikriminalisasikan.

Kondisi ini merupakan lembaran buram dari cerita rakyat di era kemerdekaan. Pemerintah masih menempatkan warga sebagai objek seperti cara pandang pemerintah kolonial. Warga Kampung Laut sebagai pewaris sah kawasan itu justru menjadi korban dari perang klaim itu. Mari dukung warga Kampung Laut menegakkan hak atas tanah di desa mereka! Tangan terkepal maju ke muka!

  • Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s