Genderang Gerakan Sertifikasi Aset Desa Ditabuh di Banyumas


image

Desa merupakan badan hukum publik yang berhak mengelola aset, termasuk tanah. Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang paling diakui oleh hukum positif di Indonesia. Pemerintah desa seharusnya menyertifikasi seluruh aset tanah yang dikelolanya diBadan Pertanahan Nasional.

Di desa ada banyak aset tak bertuan akibat tiada payung hukum yang bisa menjadi rujukan. Sejumlah proyek pembangunan PNPM Mandiri Perdesaan misalnya, hanya dinaungi surat serah terima antara tim pelaksana teknis dan pemerintah desa setempat. Pada 2012, program itu telah menghasilkan 8.000 bangunan, baik berupa poliklinik desa, gedung PAUD, hingga prasarana publik lainnya.

Kepala Desa Melung, Khaerudin, berpendapat posisi kepemilikan aset tersebut sangat rentan, terlebih bila ada gugatan hukum dari pihak lain. Hingga kini belum ada kejelasan siapa pihak yang bertanggung jawab pada aset-aset itu padahal pada 2014 program PNPM akan selesai.

“Sebagai badan hukum publik, pemerintah desa bisa mengambil inisiatif untuk melegalisasi aset itu lewat sertifikasi. Hal itu akan membuat status hukumnya jadi jelas,” jelasnya.

Program sertifikasi aset juga meliputi pembaruan sertifikat-sertifikat tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan. Warga sudah sukarela menyumbangkan tanah mereka untuk kepentingan umum, namun beban pajak bumi dan bangunan masih dibebankan pada mereka.

“Banyak petak tanah warga yang berubah karena pelebaran jalan atau sarana umum. Bila luasan petak itu diperbarui semua tagihan pajak tetap dibebankan ke mereka,” lanjutnya.

Gagasan itu disambut baik oleh salah satu pegiat National Management Consultant PNPM, Ronggo Purwoko, saat berkunjung ke Banyumas (20/7/2013). Baginya, sebagian besar aset PNPM merupakan buah dari kerja keras masyarakat. Desa merupakan unit pemerintah yang otonom, bukan sekadar administratif, sehingga mereka berhak untuk mengelola aset publik.

“Tak ada perangkat hukum yang melarang pemerintah desa mengelola aset. Tinggal pemerintah desa siap terapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi saja,” ujarnya.

Pada pertemuan para kepala desa dan pegiat PNPM di Kantor Desa Pasir Wetan, Karanglewas, Sabtu malam (20/7/2013) gagasan itu mendapat apresiasi hangat. Pemerintah desa di Kabupaten Banyumas bersedia mendata kembali aset dan perubahan luasan tanah di wilayahnya. Kesepakatan itu melahirlah Gerakan Sertifikasi Aset Desa di Banyumas.

  • Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s