Tata Kelola Hutan Tak Pernah Libatkan Masyarakat


Taman Nasional Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat menjadi saksi buruknya tata kelola kehutanan. Setelah kawasan Gunung Rinjani ditetapkan sebagai taman nasional, kualitas hutan terus menurun. Dulu Rinjani merupakan hutan belantara yang subur. Setelah ada Proyek Laboratorium Bawang Putih banyak lahan yang telantar, bahkan hutan belantara berubah menjadi hutan alang-alang.

Demikian kisah Rahman Sembalun, perwakilan Masyarakat Adat Rinjani Nusa Tenggara Barat dalam pertemuan nasional Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional di Bogor, Kamis (27/6/2013). Luasan safana di kawasan Rinjani terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, upaya penghijauan yang dilakukan oleh Forum Peduli Rinjani justru dianggap sebagai acaman oleh polisi hutan.

“Mereka mencabuti beragam pohon yang kami tanam. Semua inisiatif penghijauan harus atas nama mereka, masyarakat hanya dijadikan jongos” kisahnya.

Menurut Rahman, sebagian besar kawasan Taman Nasional Rinjani adalah hak ulayat. Pada 2004-2005, dia mencatat puluhan rumah masyarakat yang dianggap berada di taman nasional dibakar polisi hutan, bahkan mereka mengusir masyarakat secara paksa.

Hal serupa terjadi di Riau. Isnadi Esman, Perwakilan Masyarakat Riau menceritakan banyak program kehutanan di daerahnya justru melahirkan konflik dengan masyarakat. Konflik lahir akibat sejumlah izin di sektor kehutanan dan perkebunan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, berlawanan dengan kehendak masyarakat.

“Meski kami tak mengenal tanah ulayat, sejumlah izin justru berada di ladang dan permukiman warga yang dikelola warga,” ujarnya.

Eliza dari Masyarakat Adat Maluku telah berjuang lebih dari 30 tahun untuk melindungi tanah pusaka dari para pemegang izin tambang. Baginya, masyarakat lebih berhak atas tata kelola tanah karena mereka adalah pemilik sah tanah pusaka. Atas dasar kearifan budaya, mereka terus menolak perusahaan-perusahaan tambang yang ingin merusak lingkungan.

Babak Perjuangan Baru

Kerja keras masyarakat hukum adat dan komunitas lokal dalam menjaga hutan mendapat dukungan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Lewat Keputusan MK No 35/PUU-X/2012 secara hukum masyarakat adat juga berhak menjadi pemangku kawasan hutan. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan hak konstitusional pada masyarakat adat dan komunitas lokal atas kawasan hutan mereka.

Dampak dari putusan itu pemerintah tak lagi memonopoli hak pemangku hutan. Kini masyarakat hukum adat juga memiliki hak yang sama.

“Keputusan MK menjadi babak baru bagi perjuangan masyarakat hukum adat dalam tata kelola hutan,” jelas Noer Fauzi Rachman, Direktur SAINS yang hadir dalam pertemuan itu.

Noer Fauzi berharap masyarakat mengambil inisiatif untuk menyosialisasikan putusan MK. Publik harus tahu bahwa tindakan pemerintah yang mengkriminalkan rakyat di dalam kawasan hutan adalah salah.

Baginya, pemerintah tak akan mengambil inisiatif sosialisas putusan MK, bahkan justru memilih membiarkan putusan itu seperti angin lalu.

2 thoughts on “Tata Kelola Hutan Tak Pernah Libatkan Masyarakat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s