Status Masyarakat Hukum Adat sebagai Subjek Pemangku Hak


“ … jika dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi tugas negara bagaimana pengusahaan sumberdaya alam yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat (secara adil dan merata). Hal itu tidak dapat dicapai dengan menegakkan hukum semata karena ternyata hukum yang berkenaan dengan sumberdaya alam mengandung cacat yang, jika ditegakkan, justru akan menimbulkan ketidak adilan sosial. Penegakan hukum sumberdaya alam yang tidak adil akan mengancam eksistensi masyarakat hukum adat yang sangat rentan penggusuran oleh mereka yang mengatasnamakan atau ijin dari negara”
(Ahmad Sodiki 2012)

Pengantar

Apakah benar kita akan memasuki babak baru perjuangan tanah-air masyarakat adat di Indonesia setelah Putusan MK dibacakan untuk perkara nomor 35/PUU-X/2012 yang dibacakan tanggal 16 Mei 2013 (Rachman 2013a)? Sekedar menyegarkan ingatan, sejak 16 Mei 2013, hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara yang berada di bawah kendali Kementerian Kehutanan, tapi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Dengan kata lain, masyarakat hukum adat1 dinyatakan sebagai subjek pemangku hak (right-bearing subject). Penegasan status masyarakat hukum adat sebagai subjek pemangku hak ini sesungguhnya dapat bermakna penting, terutama bila dipandang dari perspektif sejarah penguasaan hutan negara semenjak masa kolonial Hindia Belanda. Menurut Peluso and Vandergeest (2001), kriminalisasi terhadap akses rakyat secara adat atas tanah dan sumber daya hutan adalah salah satu dasar pembentukan kawasan hutan negara (political forests) (Peluso and Vandergeest 2001, lihat pula Peluso 1998). Terdapat hubungan yang saling membentuk antara klaim kawasan hutan negara dengan kriminalisasi atas akses rakyat terhadap tanah dan sumber daya hutan yang berada di kawasan hutan negara itu.

Pertanyaan yang penting untuk dijawab adalah bagaimana kebijakan dan praktek kelembagaan kementerian kehutanan, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya untuk secara nyata mengeluarkan hutan adat itu dari hutan Negara? Bagaimana Putusan MK itu dapat secara nyata berpengaruh pada posisi komunitas masyarakat hukum adat yang beragam-ragam bentuk di berbagai lokalitas yang berbeda-beda, termasuk mereka yang menjadi korban-korban kriminalisasi itu? Lalu, bagaimana pula putusan MK itu berpengaruh pada “posisi dan peran masyarakat adat dan lokal dalam pengawalan kebijakan kehutanan di Indonesia”?

Cara-cara membuat Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dapat Dilihat

Tidaklah sulit untuk mengetahui bagaimana sebagian dari perjuangan yang diusung Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan para pendukungnya pada mulanya adalah mengeraskan suara rakyat yang menderita akibat dimasukkannya seluruh atau sebagian dari tanah/wilayah adat ke kawasan hutan negara. Dengan mengeluarkan berbagai lisensi untuk ekstraksi dan produksi kayu hingga konservasi sumber daya alam dan restorasi ekosistem, Departemen/Kementerian Kehutanan memberi legalitas bagi bekerjanya berbagai bentuk konsesi kehutanan dalam menguasai dan mengusahakan luasan tanah dalam skala besar. Perampasan terjadi ketika konsesi-konsesi yang dipegang oleh perusahaan raksasa atau instansi pemerintah itu mengusir rakyat dari tanah dan wilayah hidupnya.

Ketika masyarakat adat itu secara kolektif protes atas keabsahan dari lisensi-lisensi itu, baik secara langsung maupun tidak, dalam berbagai bentuknya, mulailah terbentuk konflik agraria. Dalam hal ini, konflik agraria dimengerti sebagai pertentangan klaim yang terbuka mengenai siapa yang berhak atas satu bidang tanah/wilayah, antara kelompok rakyat dengan badan-badan penguasa tanah luas, termasuk perusahaan-perusahaan yang menguasai konsesi-konsesi kehutanan, dan lainnya; Pihak-pihak yang bertentangan tersebut kemudian berupaya dan bertindak, secara langsung maupun tidak, menghilangkan klaim pihak lain.

Dari perspektif ini, konflik agraria itu berasal-usul dari keputusan pejabat publik yang mempergunakan wewenangnya mengeluarkan lisensi untuk perusahaan-perusahaan raksasa atau badan-badan pemerintah dengan memasukkan tanah dan wilayah kepunyaan rakyat di dalamnya. Mekanisme utamanya, adalah apa yang penulis sebut sebagai negaraisasi tanah/wilayah kepunyaan rakyat. Tanah/wilayah kepunyaan rakyat dimasukkan dalam kategori “tanah negara”, “hutan negara” dan sejenisnya, lalu atas dasar kewenangan legalnya, pejabat publik mengeluarkan lisensi untuk perusahaan-perusahaan, atau badan pemerintah, yang memasukannya tanah/wilayah kepunyaan rakyat itu ke dalam wilayah konsesi-konsesi perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintah untuk usaha-usaha ekstraksi sumber daya alam, dan produksi komoditas global, maupun konservasi alam. Konflik agraria yang bersifat struktural ini menjadi kronis dan meluas karena penanganannya sama sekali tidak adekuat (Rachman 2013b).

AMAN dan para penyokongnya telah bekerja untuk membuat keberadaan masyarakat adat itu dapat dilihat (visible), termasuk dengan mengajukan gugatan judicial review atas pasal 6.1, dan beberapa pasal lainnya, dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Bersama dua anggotanya, yakni kesatuan masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu, dan kesatuan masyarakat hukum adat Kasepuhan Cisitu, AMAN meminta mahkamah konstitusi menguji konstitutsionalitas kategorisasi hutan adat ke dalam hutan Negara, dan syarat-syarat penentuan keberadaan masyarakat adat. Pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara nomor 35/PUU-X/2012 bahwa “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”; dan hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari “hutan negara”, melainkan menjadi bagian dari “hutan hak”.

Sesunguhnya, apa yang diperjuangkan AMAN ini bukan hanya perjuangan mewujudkan keadilan sosial, melainkan juga perjuangan untuk kewarganegaraan yang inklusif. Rakyat yang hidup dalam kesatuan masyarakat hukum adat, statusnya belum diakui sebagai warganegara sepenuhnya, lengkap dengan pengakuan badan-badan pemerintah atas hak-hak asal-usul yang melekat pada masyarakat itu. Menurut Hanna Arendt (sebagaimana diuraikan oleh Margareth Somers, 2001). status kewarganegaraan adalah kondisi yang diperlukan untuk semua subjek pemangku hak. Selama status “kewarganegaraan” satu kelompok masyarakat tidak terlihat dan diakui eksistensinya begitu penting maka diskriminasi yang berlangsung terhadapnya akan terus bertahan. Pada konteks ini, penulis memohon perhatian kita semua pada eksistensi kaum perempuan yang sering kali tidak terlihat baik dalam perjuangan pengakuan status masyarakat adat beserta hak-haknya, hingga dalam proses-proses menikmati hasil perubahan kebijakan yang diperjuangkan.

Catatan akhir

Putusan Mahkamah Konstitusi itu meralat pasal 6.1, dan beberapa pasal lain yang terkait, dari UU no 41/1999, menunjukkan bahwa kriminalisasi atas akses rakyat atas hutan yang diatur secara adat adalah tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Menurut penulis, perpindahan kategori dari hutan adat itu, dari “hutan Negara” menjadi “hutan hak” sama sekali bukan soal yang remeh.2 Ini adalah pengakuan bahwa status masyarakat hukum adat adalah subjek pemangku hak (right-bearing subject). Para pelajar sejarah kehutanan Indonesia mengetahui bahwa kriminalisasi atas akses rakyat atas wilayah adat yang berada di dalam hutan negara merupakan praktek kelembagaan yang menyejarah semenjak pemerintahan kolonial mengerahkan kuasa negara kolonial (dan kemudian Negara paska kolonial) untuk menguasai hutan.

Setelah Putusan MK atas perkara No 35/2012 itu, tantangan terbesar saat ini adalah menemukan cara yang manjur agar kebijakan-kebijakan dan praktek kelembagaan pemerintah yang menyangkal status masyarakat adat sebagai subjek pemangku-hak terwujud secara nyata. Mahkamah Konstitusi telah “memukul gong” dan membuat “pengumuman dekalaratif” dari ralat itu.

Noer Fauzi Rachman, Direktur Sajogyo Institute, Bogor; Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA); dan pengajar mata kuliah “Politik dan Gerakan Agraria” pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM), Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Institut Pertanian Bogor (IPB).

Selamat Berjuang.
Bogor, 27 Juni 2012

Daftar Pustaka

  • Peluso, Nancy Lee. 1992. Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java. Berkeley, CA: University of California Press.
  • Peluso, Nancy Lee, and Peter Vandergeest. 2001. “Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand”. Journal of Asian Studies, 60, (2001) 761–812.
  • Rachman, Noer Fauzi. 2012a. Land reform dari Masa ke Masa. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria.
  • _____. 2012b. “Masyarakat Adat dan Perjuangan Tanah Airnya”. Pidato pada acara Pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-4, 19 April 2012, Tobelo, Halmahera Utara. http://www.kongres4.aman.or.id/2012/05/masyarakat-adat-dan-perjuangan-tanah-airnya.asp (last accessed on May 27, 2013)
  • _____. 2013a. “Masyarakat Adat dan Perjuangan Tanah Airnya”. Kompas, June 11, 2012. http://regional.kompas.com/read/2012/06/11/03572833/Masyarakat.Adat.dan.Perjuangan.Tanah-Airnya (last accessed on May 27, 2013)
  • _____. 2013b. “Mengapa Konflik-Konflik Agraria Terus-Menerus Meletus Di Sana Sini?” Sajogyo Institute‘s Working Paper No. 1/2013. Bogor: Sajogyo Institute. http://www.sajogyo-institute.or.id/article/mengapa-konflik-konflik-agraria-terus-menerus-meletus-di-sana-sini (last accessed 29 Juni 2013)
  • Sodiki, Ahmad. 2012. “Konstitusionalitas Masyarakat Adat dalam Konstitusi”. A Paper on “Simposium Masyarakat Adat: Mempersoalkan Keberadaan Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum. HuMa, Perkumpulan Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis. Jakarta, 27-28 Juni 2012.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s