Hasil Bahtsul Masail Tentang Tragedi Lumpur Lapindo


1. (Soal): Apakah dibenarkan bila pemberian uang oleh Lapindo terhadap masyarakat yang menjadi korbannya diperlakukan sebagai sebuah akad jual beli yang karenanya masyarakat korban dianggap sebagai penjual harus melengkapi syarat-syarat sebuah akad jual beli kepada Lapindo (dianggap sebagai pembeli), padahal faktanya adalah bahwa masyarakat kehilangan harta bendanya karena ulah Lapindo dan mereka meminta ganti rugi atas hilangnya harta benda tersebut?.

(Jawab): Tidak benar, karena dalam kasus ini pihak Lapindo wajib akad Ganti Rugi bukan jual beli. Lapindo wajib mengganti untung seluruh kerusakan akibat dampak luapan lumpur berdasarkan kesepakatan dengan korban sebagai salah satu pihak yang setara. Alasannya, Lapindo dipandang sebagai pihak yang telah melakukan pengrusakan (mubasyiru al-itlaf) yang bahkan sudah sampai pada derajat membahayakan atau mengancam nyawa korban (ihlak).

Rujukan no : 1 “Pembahasan pertama: Definisi pengrusakan sebagai satu sebab dlomman. Pengrusakan adalah menghilangkan manfaat suat lperkara yang biasanya bermanfaat. Itu merupakan sebab dlaman, karena itu merupakan tindakan yang merusak dan merugikan. Jika dlaman wajib karena ghasab, maka lebih-lebih dengan merusak. Karena itu murni-murni penganiayaan dan membahayakan. Tidak beda antara yang dilakukan secara langsung (dilakukan sendiri) atau karena sebab, melakukan perbuatan di suatu tempat tertentu yang menyebabkan kerusakan bagi orang lain”. (al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Vol VI, hal. 4825).

Rujukan no : 2 “Penyebab dlaman itu ada empat: 1. karena ikatan kontrak (akad)… 2. karena menyalah gunakan kepercayaan… 3. merusak, harta atau nyawa… 4. menghalang-halangi… (Asybah wa al-Nadla’ir, hal. 390).

Jawab dikuatkan oleh agama Katholik. Bahwa, dalam kasus diatas tidak bisa dinyatakan sebagai kontrak jual beli. Alasannya, unsur kesepakatan antara kedua belah pihak dan unsur kebebasan tidak ada. Yang terjadi, justru pengkondisian yang membuat korban tidak bisa memilih.

Rujukan No 3. “…Menekankan sikap hormat terhadap manusia sehingga setiap orang wajib memandang sesamanya tanpa terkecuali sebagai dirinya yang lain terutama mengindahkan perihidup mereka beserta upaya yang mereka butuhkan untuk hidup secara layak” (Gaudium et Spes art.27).

2. (Soal): Apa yang harus dilakukan oleh Lapindo sebagai pihak yang telah menyebabkan hilangnya atau rusaknya harta benda dan kemanusiaan (kesehatan, pendidikan, lingkungan, hak anak, dan sosial budaya) orang/kelompok orang terhadap orang/kelompok orang tersebut.

(Jawab): Lapindo wajib mengganti untung dengan barang yang sama atau diganti dengan lainnya yang bernilai sama secara partisipatif atau melibatkan korban sebagai salah satu pihak yang setara dalam proses penetapannya.

Referensi No 1: “…Benda yang harus diganti untung itu ada tiga: (1) benda yang diganti untung dengan semisalnya atau nilainya, (2) benda yang diganti untung tidak dengan semisalnya atau nilainya, akan tetapi dengan benda lain, (3) benda yang tidak ditanggung dengan semisalnya atau dengan lainnya” (al-fiqh ala Madzahibi al-Arba’ah, Vol III, 249-250). Jawaban ini diperkuat dengan doktrin pertobatan agama Katholik. Bahwa, Lapindo wajib memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, hak-hak anak, memulihkan kerusakan akibat dampak lumpur, dan menjaga keberlangsungan kehidupan social ekonomi masyarakat (korban). Lapindo juga harus melakukan pertobatan dengan mengembalikan apa yang sudah dirampas sebesar empat kali lipat (Bdk. Injil Lukas 19:8). 3. (Soal): Apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai penanggung jawab Negara terhadap Lapindo sebagai pihak yang telah menyebabkan hilangnya harta benda (yang berakibat pada kesengsaraan hidup jasmani dan rohani?. (Jawab): Pemerintah harus segera merubah Perpres 14 Tahun 2007 dan menggantinya dengan kebijakan baru yang memihak kepada korban Lapindo dmana dalam proses penetapannya melibatkan korban sebagai salah satu pihak yang setara. Rujukan No 1: “Wajib bagi setiap pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan bahaya dari rakyatnya, maka dia jangan sampai melakukan tindakan yang menyengsarakan mereka dan jangan sekali-kali memberi toleransi kepada pihak-pihak yang hendak menyengsarakan rakyatnya. Oleh karena itu, dia harus membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menghilangkan bahaya itu” ((al-fiqh ala Madzahibi al-Arba’ah, Vol V, hal 1195). Jawaban ini didukung oleh ajaran agama Katholik. Bahwa, “…tolok ukur segala tindakan pemerintah adalah kepentingan umum.” (Mater et Magistra art. 151). Dalam kasus Lapindo ini, dengan sendirinya tugas pemerintah adalah “…memampukan orang perorangan membela haknya dengan mengadakan pencegahan atau mengenakan hukuman pada pelanggaran-pelanggaran. Berkenaan dengan dengan perlindungan hak-hak perorangan berdasarkan aspirasi dan tuntutan mereka, secara khas perlu diperhatikan kaum miskin dan lemah….massa rakyat miskin tidak mempunyai apa pun untuk membela diri, dan terutama harus tergantung dari perlindungan oleh Negara.” (Rerum Novarum art. 38). Dengan demikian, Negara harus menjadi pelindung rakyat. Jika Negara melakukan penindasan atau membiarkan penindasan terjadi, harus dilawan melalui suara kenabian (mengkritik dan tampil kedepan kebijakan raja) dan suara rakyat tertindas. 4. (Soal): Tindakan apa yang dibenarkan untuk dilakukan oleh masyarakat korban, baik kepada Lapindo maupun pemerintah?. (Jawab): Wajib melawan dengan tanpa membuat kerusakan baru dan melakukan segala upaya agar seluruh kegiatan Lapindo dihentikan kepada pemerintah dengan prinsip tidak menciptakan kerusakan yang sama. Rujukan no 1: “Bahaya tidak boleh dihilangkan apabila menimbulkan bahaya yang lain” (Fawaidul Janiyah, 251). 5. (Soal): Apa tanggung jawab masyarakat umum ketika mengetahui adanya perampasan terhadap hak-hak masyarakat yang dilakukan oleh Lapindo?. (Jawab): Mengutuk mereka dengan keras. Rujukan no 1: “Amar ma’ruf nahi munkar ada dua tingkatan yaitu ta’rif (menyadarkan), kemudian menasihati dengan tutur kata yang baik, kemudian dengan kata-kata yang keras dan kemudian melarang dengan tegas. Dua yang pertama berlaku umum bagi seluruh kaum muslimin dan dua yang akhir tertentu bagi pemegang kekuasaan”. Pasar Baru Porong, 22 Agustus 2007 Yang bertanda tangan di bawah ini: Perwakilan agamawan Islam: 1. K.H. Yuswan PP Pamotan Porong 2. K.H. Panji Taufiq PP An-Nuqoyah Guluk-Guluk 3. K.H. Syahri Sholihin PP Sumbersari Jember 4. K.H. M. Sholeh Ngoro, Mojokerto 5. Ust. Maftuchin Kediri 6. Ust. M. Nur Hasan PP Tashfy Sunan Ampel Jember 7. Ust. Zainul Fanani PP El Dzikr Jember 8. Ust. Aminoto Sa’dullah PP Al Alawi Sendang Senori Tuban 9. Ust. Hasanuddin Pondok Daruttaqwa Mojokerto 10. Ust. Baidhowi PP Salafiyah Syafi’iyyah Situbondo 11. Ust. Bisri Effendy Depok Perwakilan agamawan Kristen: 1. Pdt. Heru Cokro AP GKJW Jemaat Gempol 2. Pdt. Simon Filantropa GKI Sinode Jawa Timur Perwakilan agamawan Katolik: 1. Rm. Gani CM Paroki Surabaya 2. Rm. Wawan CM VCI Malang 3. Rm. Lulu Paroki Sidoarjo Moderator Ahmad Zainul Hamdi

  • Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s