Kepolisian, Pelayan Publik Terburuk 2008


Polisi Tidak Profesional. Polisi melakukan pemukulan pada seorang demonstran yang tengah menyampaikan aspirasinya.
Polisi Tidak Profesional. Polisi melakukan pemukulan pada seorang demonstran yang tengah menyampaikan aspirasinya.

SUNGGUH MENGAGETKAN membaca laporan Ombudsman Republik Indonesia di penghujung tahun 2008. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Lembaga Kepolisian tetap menyabet predikat pertama sebagai pelayan publik terburuk. Laporan ini mengungkapkan bagaimana kinerja lembaga kepolisian yang sebenarnya. Dari kalkulasi Ombudsman, sebanyak 30,73 prosen laporan masyarakat terkait dengan buruknya kinerja kepolisian, disusul 28,43 prosen terkait dengan pemerintah daerah.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Antonius Sujata, melaporkan tahun 2008, lembaganya menerima 1.244 laporan dari masyarakat maupun hasil investigasi inisiatif Ombudsman. Laporan masyarakat yang dikirim lewat surat ada 523 buah, laporan langsung 461 buah, telepon 219 buah, internet 30 buah, dan inisiatif Ombudsman 11 buah.

Isi laporan yang disampaikan masyarakat meliputi banyak hal. Paling banyak adalah penundaan berlarut (41,62 prosen). Soal-soal lain yang dilaporkan meliputi tindakan sewenang-wenang (18,99 prosen), tidak menangani (12,93 prosen), bertinak tidak adil (11,72 prosen), penyimpangan prosedur (11,52 prosen), permintaan imbalan uang atau korupsi (7,27 prosen),tidak kompeten (6,06 prosen), melalaikan kewajiban (5,86 prosen), bertindak tidak layak (4,44 prosen), dan penyalahan wewenang (2,42 prosen), Lainnya soal keberpihakan nyata, persekongkolan, dan sebagainya.

Kenyataan di atas sungguh ironis, masih banyak masyarakat yang menjadi korban maladministrasi akibat lambatnya pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara negara. Sialnya, lembaga Kepolisian yang seharusnya menjadi garda depan penegakan hukum justru mendapat anugrah sebagai lembaga berkinerja terburuk. Karena itu, hemat penulis kita memerlukan aturan mengenai standar pelayanan minimum di setiap instansi agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana prosedur untuk permohonan pelayanan, berapa lama proses layanan yang dilakukan, berapa biayanya, serta bagaimana mengajukan keluhan atas pelayanan itu.

Hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur pelayanan publik. Selama ini, peraturan yang dijadikan dasar adalah Surat Keputusan Men PAN No 63 Tahun 2003 jo SK No 24 Tahun 2004 dan SK No 26 Tahun 2006. Ketiga SK Men PAN tersebut berisi pedoman yang harus diikuti instansi penyelenggara pelayanan publik dengan memberikan pelayanan secara prima (efektif dan memuaskan). Dalam SK Men PAN memang telah ditentukan standar pelayanan publik yang meliputi kesederhanaan prosedur, ketepatan waktu, biaya, serta sarana dan prasarana. Namun, aturan tersebut tidak mengatur sanksi yang akan diterima oleh si pelanggar sehingga aturan ini tidak punya kekuatan memaksa.

Bagaimanapun mesti ada peraturan yang memungkinkan warga dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik, sejak dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian. Semoga tahun 2009 ini kepolisian mau mengubah sikap dan kinerja mereka sehingga tidak meraih predikat pelayan publik terburuk lagi.

Yossy Suparyo, Penulis buku Radio Komunitas dan Pelayanan Publik

3 thoughts on “Kepolisian, Pelayan Publik Terburuk 2008

  1. saya setuju kalau ada aturan tentang standar pelayanan publik, tapi supaya diingat juga jangan sampai kita lebih banyak menyandarkan hal-hal yang terkait dengan pelayanan negara pada aspek formal, sementara – bagaimanapun juga semuanya masih dijalankan oleh manusia, sehingga kita menjadi “manusia mati”, berjalan berdasarkan standar-standar diluar kesadaran moral. sebab meski ada mekanismenya, jika tidak dilakukan dengan moral etic pasti akan menjadi kaku – bahkan bisa di terjemahkan sesukanya, ada tawar menawar dll. kita ini bangsa yang terlalu banyak regulasi (PP, Perpu, Perda dll), saking banyaknya tidak jarang antara regulasi yang satu dengan yang lain saling tumpangtindih. jadi keduanya harus berjalan, calon penyelenggara negara (generasi baru) harus dipersiapkan dengan baik sejak BAYI! supaya tabiat manusianya muncul.

  2. Terimakasih Kak Ju, pendapat Anda melengkapi tulisan ini. Selain sistem (Undang-undang, peraturan) kita juga mesti tidak melupakan man behind gun (siapa yang ada dibaliknya). Pelayanan publik akan semakin baik apabila para birokrat menyadari bahwa mereka hanyalah pelayan publik yang selalu memberikan pelayanan terbaik bagi tuannya, yakni RAKYAT

  3. saya sangat setuju bahwa kinerja kepolisian sangat tidak profesional dan berselimutkan kehangatan uang-uang liar rakyat.
    terbukti ketika rakyat ingin mendapatkan akses-akses pelayanan sosial, disitu pasti ada mark up biaya administrasi. exp, perpanjangan SIM yang secara jelas dalam peraturan berkisar 60,000, pada kenyataannya polisi meminta 75,000,
    emang dasar polisi, semoga mereka yang kaya gitu cpt jadi polisi tidur wae….
    udah jelek, galak meneh…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s