Meski PAD Terbatas, Jembrana Gratiskan Pendidikan dan Kesehatan


Saya menulis tulisan ini untuk menjukkan pada sahabatku Abdal Malik tentang apakah ada pelayanan publik yang baik. Pertengahan 2008, saya kebetulan melakukan penelitian singkat penerapan pemerintahan elektronik (e-government) di Jembrana dan Cilacap. Cerita ini mungkin bisa membuka mata kita.

Salah satu contoh pelayanan publik yang baik ada di Kabupaten Jembrana. Pelayanan publik yang diselenggarakan memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan tiga klasifikasi yakni, infrastruktur, administrasi, dan komunikasi, Pelayanan Publik di Kabupaten ini juga memperhatikan aspek sosial ekonomi budaya yang berorientasi untuk mencapai pelayanan berkualitas dan merata bagi masyarakatnya. Konsep pelayanan publik ini berhasil menekan prosentase angka kemiskinan di daerah ini. Pada 2000, angka kemiskinan masyarakat Jembrana mencapai 12.206 dan tahun 2005 tinggal 5.510.

Menurut Winasa (2006:23) pelayanan publik harus dilakukan atas dasar keadilan. Pelayanan publik yang baik berarti bagaimana mewujudkan rasa keadilan pada seluruh masyarakat. Di sinilah diperlukan standar minimal pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat. Contohnya, Kabupaten Jembrana menentukan pelayanan publik di sektor pendidikan adalah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) sehingga warga Jembrana minimal harus mengenyam pendidikan selama 12 tahun.

Di tengah keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejak 2001, Kabupaten Jembrana berani membebaskan siswa sekolah negeri dari biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) sejak tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat. Untuk sekolah swasta, Pemkab Jembrana menyediakan beasiswa bagi sejumlah siswa berprestasi.

Pada saat yang sama warga dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan dasar, seperti biaya rawat jalan di Puskesmas atau rumah sakit. Biaya kesehatan baru dipungut ketika penderita harus rawat inap. Namun, bagi mereka yang benar-benar dari keluarga miskin tetap ada dilayani secara gratis.

Tidak hanya itu, petani sawah dibebaskan dari beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan usaha miliknya itu. Mereka memperoleh subsidi dari pemerintah setempat. Perizinan serta pelayanan akta catatan sipil dan kependudukan yang totalnya 57 jenis diatur secara rinci sehingga warga Jembrana dapat mengetahui bila ada penyelewengan.

Para warga yang membutuhkan perizinan cukup mendatangi kantor bupati, lalu membaca berbagai persyaratan yang diperlukan melalui papan publikasi atau layar komputer yang telah tersedia. Setelah melengkapi persyaratan, berkas yang telah diregistrasi langsung dimasukkan melalui kotak khusus yang secara otomatis terbuka dan tertutup setelah warga bersangkutan menekan tombolnya. Sistem layanan ini meminimalisir kesempatan pejabat bertatap muka langsung dengan warga sehingga kesempatan bagi pejabat untuk melakukan pungutan liar atau korupsi makin sulit.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s