Angka Merah Pelayanan Publik di Patimuan


Senin (3/11) pukul 11.30, saya datang ke Kantor Kecamatan Patimuan untuk melakukan perpanjangan KTP. Tepat 16 November 2008, masa berlaku KTP saya habis. Sesuai dengan peraturan yang tertera di KTP, 14 hari sebelum KTP habis diharapkan warga memperbaharui.

Memasuki kantor Kecamatan segara saya mencari papan informasi tentang bagaimana pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sesuai dengan Kepmenpan Nomor 26 tahun 2004, setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta atau janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas yang berwenang dan bertangung jawab sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun, dua papan informasi yang ada tak menyampaikan informasi secuilpun perihal layanan-layanan yang diselenggarakan oleh kecamatan.

Lalu, saya masuk ke loket pelayanan bertanya pada petugas. Saya bertanya bagaimana cara membuat KTP dan apa saja persyaratannya. Saya mengeluarkan surat pengantar dari pemerintah desa dan kartu keluarga (KK). Petugas lalu bertanya,”Kamu ada foto? Kamera di sini rusak sudah 2 hari ini. Jika tidak punya, silahkan foto di luar dulu.”

“Wah, jika dua hari kamera rusak apa tidak dicarikan alternatif?” saya coba bertanya, “kebetulan saya bawa kamera digital mungkin bisa membantu, setelah jepret bisa langsung ditransfer.”

“Gak bisa, semua harus dilakukan oleh dan dengan alat petugas. Anda bawa foto gak?” sergah petugas.

“Ya, kebetulan saya bawa,” sembari menyerahkan berkas dan selembar foto 3×4.

“Tiga puluh ribu, mas,” petugas segera menyebutkan angka biaya yang harus dibayar.

Saya mengeluarkan uang lima puluh ribuan. Petugas memasukkannya dalam laci, seraya memberi dua lembar sepuluh ribuan, sembari mempersilahkan saya menunggu di luar, tepatnya emperan, sebab tidak ada fasilitas untuk antri atau menunggu.

“Maaf, tidak ada kwitansi?” tanyaku. “Saya tadi telah membayar, menapa saya tidak dikasih tanda bukti,” lanjutku.

“Gak ada kwitansi mas, nanti kalau selesai mas saya panggil,” sergahnya.

“Bukan begitu. Bukankah setiap transaksi harus ada tanda bukti?” saya coba protes. Tapi petugas acuh tak acuh seraya melayani lainnya.

Di emperan ada puluhan warga yang duduk di lantai menunggu panggilan. Ada yang mengurus KTP, KK, dan lain-lain. Ia coba bertanya pada beberapa warga, berapa rupiah mereka membayar dan apakah diberi kwitansi. Untuk satu layanan, beberapa warga membayar dengan berbeda. Si pemuda Rp 30 ribu, Si Kardi membayar Rp 20 ribu, Si Warni membayar Rp 25 ribu. Mengapa satu layanan harganya berbeda?

Ada dua kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kecamatan Patimuan. Pertama, mereka tidak menyediakan sumber rujukan yang dipersiapkan oleh lembaga ini sehingga warga dapat mengakses setiap layanan secara jelas. Prosedur dan tata cara layanan hanya dapat akses apabila warga bertanya pada petugas layanan, sayangnya penjelasan antara satu petugas dengan petugas lainnya simpang siur alias tidak sama. Padahal, aturannya kepastian dan rincian biaya pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.

Kedua, tidak adanya penerapan sistem pelayanan yang akuntabel. Hal ini terlihat dari tidak adanya kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran dan jumlah biaya yang dibayarkan juga tidak sama. Setiap transaksi pelayanan publik harus memberikan kwitansi pembayaran. Bahkan untuk menjamin transparansi mengenai biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin pertemuan secara personal antara pemohon/penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan.

Unit pemberi pelayanan seyogyanya tidak menerima pembayaran secara langsung dari penerima pelayanan. Pembayaran hendaknya diterima oleh unit yang bertugas mengenola keuangan/Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah/unit pelayanan. Di samping itu, setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

4 thoughts on “Angka Merah Pelayanan Publik di Patimuan

  1. sip mas. tulisan anda ini menjadi terkenal di banyak milis dan blog. tulisan yang memenuhi kualifikasi features jurnalistik. lebih terkenal lagi karena perilaku memalukan aparatus negara menyikapi ‘hak jawab’ dengan ‘kekuasaannya’. semoga tidak menjadikan berhenti mengamati, dan (terus) menuliskannya….

    salam,
    masmpep.wordpress.com

  2. Terimakasih atas dukungannya masmpep, persoalan buruknya pelayanan publik disebabkan karena pemahaman dan kemauan para pelayan publik (birokrat) pada peraturan dan perundang-undangan sangat minim. Menurut, saya perilaku itu harus diubah, mereka mesti penyadari bahwa itu adalah perbuatan yang melanggar hukum.

    Salam

  3. TEKADKU MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA
    SEBUAH PELURUSAN WACANA YANG DISAMPAIKAN BANG YOSSI SUPARYO

    Menanggapi seatment dari Bang Yossi Suparyo yang tertera di http://WWW.menjelajah pelosok-pelosok desa.Com pada tanggal 27 November 2009 tentang angka merah pelayanan public di Patimuan, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
    1. Bahwa tulisan yang saudara munculkan dalam jaringan internet merupakan wacana kritik bagi pelayanan di Kecamatan Patimuan, oleh karenanya tentu kami sampaikan banyak terimakasih terhadap kritikan yang saudara sampaikan, tetapi perlu adanya suatu pelurusan terhadap ungkapan Saudara, karena apa yang Saudara sampaikan kami pahami sebagai sebuah kepedulian Sauadara terhadap pelayanan public, namum apa yang Saudara tulis tidak semuanya benar dan cenderung bersifat tendensius. Perlu Saudara ketahui bahwa di Kecamatan Patimuan sudah ada mekanisme dan prosedur pelayanan yang Saudara tanyakan. Hanya saja saudara tidak cermat dalam mengamati sehingga tidak melihat / membaca prosedur dan mekanisme pelayanan KTP dan KK yang ada di Kecamatan Patimuan karena letak dan posisi papan mekanisme dan prosedur pelayanan KTP dan KK yang Saudara maksud berada di sekitar depan ruang pelayanan tepatnya berada di depan ruang pelayanan ( Pendopo Kecamatan Patimuan )dan untuk Saudara ketahui bahwa papan prosedur dan mekanisme pelayanan KK dan KTP tidak hanya ada di Kecamatan Patimuan saja, tetapi tersedia pula di 24 Kecamatan Di seluruh Kabupaten Cilacap;
    2. Terkait dengan besarnya biaya pelayanan sudah sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku. Besarnya biaya memang bervariasi tergantung dari jumlah layanan yang diminta. Sebagai contoh biaya yang dikeluarkan untuk satu buah pelayanan KTP tentu berbeda dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk layanan KTP dan KK. Sehingga antara pemohon layanan yang satu dengan yang lain tidak sama tergantung pelayanan yang dibutuhkan pemohon dengan didasarkan kepada ketentuan standarisasi biaya pelayanan.
    3. Sesungguhnya di kantor Kecamatan Patimuan, telah mengupayakan fasilitas tunggu, bagi setiap pemohon secara maksimal sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki, walaupun menurut anggapan Sauara, fasilitas tunggu yang ada tidak representative. Sungguh ironis, apabila persepsi fasilitas tunggu yang Saudara bayangkan haruslah sama dengan fasilitas yang dimiliki oleh instistusi pelayan public lainnya, seperti bank atau instansi lainnya. Namun kami telah berupaya untuk memberikan fasilitas tunggu yang terbaik, menurut ukuran kondisi di Kecamatan Patimuan, dengan menyediakan tempat duduk untuk fasilitas tunggu bagi pemohon pelayanan. Jadi perlu kami luruskan pendapat Saudara yang menyatakan bahwa : Petugas mempersilahkan Saudara menunggu di luar, tepatnya emperan, sebab tidak ada fasilitas untuk antri atau menunggu. Pernyataan Saudara kurang tepat karena dari pihak Pemerintah Kecamatan Patimuan telah menyediakan fasilitas tempat duduk sepanjang 2 meter sebanyak 2 buah yang ditempatkan didepan ruang pelayanan tepatnya disebelah kiri Pendopo Kecamatan Patimuan serta sejumlah kursi yang kami persiapkan.
    4. Kritik yang saudara sampaikan akan kami catat sebagai suatu wacana dalam melakukan perbaikan pelayanan di Kecamatan Patmuan, sebagai salah satu tujuan yang ingin kami wujudkan dari penjabaran Visi, Misi Kecamatan Patimuan yang telah menjadi komitmen kami, yaitu Mewujudkan terselenggaranya pelayanan administrasi dan public secara prima. Oleh karenanya kami tentu merespon positif dengan tulisan Sauadara, hanya saja pemikiran idealis Saudara terhadap adanya kesenjangan pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Patimuan, sehingga memunculkan rasa ketidakpuasan terhadap pelayanan yang Saudara terima akan lebih bijak apabila Saudara langsung sampaikan atau diklarifikasikan kepada kami, sehingga pernyataan yang Saudara sampakan lewat jaringan internet belum terbukti kebenarannya, sekali lagi terima kasih atas wacana pemikiran perbaikan pelayanan prima di Kecamatan Patimuan.
    BRAVO …!!!!!!! KECAMATAN PATIMUAN

    Hormat Kami
    Ttd
    Humas Kecamatan Patimuan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s