Kunci Kejayaan Islam Ada di Perpustakaan

Kunci kejayaan umat Islam ada ditangan pustakawan. Pada zaman keemasan Islam buku dianggap lambang kemajuan, ibu peradaban dan kebudayaan. Perpustakaan dapat dijumpai di mana-mana dengan koleksi buku yang melimpah. Begitu pula dengan pengunjung tetap perpustakaan dan pencinta buku.

Hasil Bahtsul Masail Tentang Tragedi Lumpur Lapindo

1. (Soal): Apakah dibenarkan bila pemberian uang oleh Lapindo terhadap masyarakat yang menjadi korbannya diperlakukan sebagai sebuah akad jual beli yang karenanya masyarakat korban dianggap sebagai penjual harus melengkapi syarat-syarat sebuah akad jual beli kepada Lapindo (dianggap sebagai pembeli), padahal faktanya adalah bahwa masyarakat kehilangan harta bendanya karena ulah Lapindo dan mereka meminta ganti rugi atas hilangnya harta benda tersebut?.

(Jawab): Tidak benar, karena dalam kasus ini pihak Lapindo wajib akad Ganti Rugi bukan jual beli. Lapindo wajib mengganti untung seluruh kerusakan akibat dampak luapan lumpur berdasarkan kesepakatan dengan korban sebagai salah satu pihak yang setara. Alasannya, Lapindo dipandang sebagai pihak yang telah melakukan pengrusakan (mubasyiru al-itlaf) yang bahkan sudah sampai pada derajat membahayakan atau mengancam nyawa korban (ihlak).

Korban Lumpur Lapindo Keluhkan Langkanya Air Bersih

Setelah adanya luapan lumpur, air bersih di desaku menjadi barang langka. Apabila sebelumnya airnya cukup dari sumur, kini untuk dapatkan air bersih harus membeli. Setiap tiga hari, keluargaku harus beli dua dirigen air bersih seharga Rp 1.500,- per dirigen. Itupun hanya untuk air minum dan masak nasi.

Bupati Cilacap Segera Ditahan

“Saya segera menahan siapapun yang melakukan korupsi, termasuk tersangka yang berstatus kepala daerah.”

Demikian janji Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kajati), Winerdy Darwis. Ia mengaku akan segera menahan Bupati Cilacap, Probo Yulastoro, meskipun status perkaranya masih penyidikan. Penahanan Probo akan dilaksanakan pada saat pelimpahan tahap kedua.

Perbaiki Pelayanan Publik Sekarang Juga

Semrawutnya penyelenggaraan pelayanan publik disebabkan karena prosedur layanan tidak jelas atau sengaja dibuat abu-abu sehingga menjadi area yang subur bagi tumbuhnya praktek penyelewengan. Ombudsman Republik Indonesia melaporkan tahun 2008 menerima 1.244 laporan dari masyarakat maupun hasil investigasi inisiatif Ombudsman. Laporan masyarakat yang dikirim lewat surat ada 523 buah, laporan langsung 461 buah, telepon 219 buah, internet 30 buah, dan inisiatif Ombudsman 11 buah.

Isi laporan yang disampaikan masyarakat meliputi banyak hal, paling banyak terkait dengan penundaan berlarut (41,62 prosen). Soal-soal lain yang dilaporkan meliputi tindakan sewenang-wenang (18,99 prosen), tidak menangani (12,93 prosen), bertinak tidak adil (11,72 prosen), penyimpangan prosedur (11,52 prosen), permintaan imbalan uang atau korupsi (7,27 prosen),tidak kompeten (6,06 prosen), melalaikan kewajiban (5,86 prosen), bertindak tidak layak (4,44 prosen), dan penyalahan wewenang (2,42 prosen), Lainnya soal keberpihakan nyata, persekongkolan, dan sebagainya.

Kesenjangan Informasi dan Ketidakberdayaan Buruh Migran

Semalam (13/1/2009) saya diajak nongkrong (hang out) oleh Ahmad Fadli (AF), pengelola Mahnetik Cilacap, di Tujuh Bintang Art Galerry di bilangan Sukonandi, Yogyakarta. Entah atas keperluan apa AF tiba-tiba muncul di Yogya, yang jelas ia menyerahkan satu lembar MoU (Memorandum of Understanding) untuk program pengembangan saluran informasi akar rumput, yang saya kirim empat hari yang lalu untuk diteruskan ke kantor Combine (mirip tukang pos kan?).

Selain saya, AF juga mengundang seorang aktivis gerakan perempuan, Dhani Endah (DE), dari Yayasan Aksara Yogyakarta. Tak ketinggalan, Eko Nugroho (EN), Manajer Tujuh Bintang Art Galerry ikut nimbrung sembari menyumbang kopi panas. Kebetulan kita berempat berasal dari Cilacap meskipun dari kecamatan yang berbeda-beda.

Tulisan ini saya susun untuk mensistematisasi ide-ide yang berseliweran dalam diskusi semalam, terutama bahasan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk membangun saluran informasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Cilacap yang AF kelola.

TKI Telantar, Pemerintah Malah Rebutan Kewenangan

Sungguh memalukan kinerja pemerintah Republik Indonesia. Di saat nasib Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri masih minim perlindungan dan mereka malah masih asik bertikai tentang siapa punya kewenangan apa.

Keributan dipicu oleh keluarnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2008 yang menyatakan seluruh penyelenggaraan penempatan TKI diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Peraturan itu menyinggung Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPPTKI), Jumhur Hidayat.

Bebaskan Buruh Migran dari Penjara Majikan

Namaku Radisem, umur 28 tahun, asal Tritih, Jeruk Legi Cilacap. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Aku sering dipukul, dikurung di kamar mandi tanpa diberi makan oleh majikanku. Kakiku lumpuh dan tubuhku membiru. Aku bisa pulang setelah majikanku melapor saya punya penyakit bawaan, padahal merekalah biang keroknya. Jiwaku kuat, tapi empat hari tiba di Cilacap ragaku tak kuasa membujuk nyawaku pergi. Aku meninggal dunia.

Namaku Titik Sujani, lahir di Jember. Babu di Riyadh. Aku diperlakukan tidak senonoh oleh anak majikanku. Saya telah mengadu ke KBRI, tapi mereka malah menjawab,”.. yang lebih parah dari kamu itu banyak.” Mereka bukannya menolong, tapi justru membiarkan majikanku menjemputku. Neraka segera hadir di pelupuk mata.”

Namaku Haryani, 31 tahun, warga Turi, Kecamatan Panekan, Magetan. Saya bekerja 6 bulan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Saya memilih melompat dari jendela lantai atas rumah majikan untuk melarikan diri. Saya disuruh bekerja dari pukul 05.00 pagi hingga 01.00 dini hari dan hanya diberi makan sekali dengan porsi dan lauk yang sangat tidak layak.

BERITA-berita miris perihal buruh migran berserakan di media massa; surat kabar, televisi, radio, internet, bahkan obrolan di gardu ronda. Pada rentang waktu 2003-2005, Pusat Data dan Informasi SARI (Social Analysis and Research Institute), Surakarta, melaporkan ada 47.486 kasus di Arab Saudi, 17.683 kasus di Uni Emirat Arab, 15.815 kasus 15.815 kasus di Malaysia. Andaikan peristiwa-peristiwa tersebut dipaparkan dalam statistik maka kita akan mendapat kesimpulan: setiap menit ada seorang babu menjerit dianiaya majikannya, ada seorang TKI mati setiap harinya. Sungguh menyesakkan.

Bahtsul Masa’il Waqi’yyah APBD dan Kemiskinan di Cilacap

Dokumen ini adalah rangkuman Bahtsul Masa’il Waqi’yyah APBD dan Kemiskinan di Cilacap yang dilakukan oleh PC LAKPESDAM NU – PCNU KABUPATEN CILACAP pada tanggal 2 Juli 2008 di Gedung PCNU Cilacap, Jl. Raya Kalisabuk Cilacap. Berikut hasilnya:

I. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

A. Pertanyaan dan Jawaban :

Pertanyaan : Apa hukum menerima Bantuan Langsung Tunai bagi orang yang mampu (kaya/sejahtera) di saat masih banyak orang miskin yang tidak menerima bantuan itu?

Jawaban : Menerima BLT bagi orang kaya termasuk perbuatan dzalim karena termasuk mengambil harta dengan cara yang bathil, oleh karenanya dana yang diterima merupakan dana yang haram.

Demokrasi Perlu Konstitusi dan Aktor yang Kuat

Peserta dan Fasilitator Pelatihan HAM dan Demokrasi

Upaya membangun demokrasi butuh institusi yang kuat. Institusi yang kuat akan menjamin proses demokrasi dari ancaman kekuatan antidemokrasi. Selain itu, aktor demokrasi juga tak cukup memiliki kebebasan dalam memilih, tapi juga ikut aktif mempromosikan demokrasi.

Demikian ringkasan penjelasan Olle Tornquist, staf pengajar Universitas Oslo, Norwegia, dalam Kursus Intensif untuk Pelatih Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang diselenggarakan oleh CESASS UGM di Hotel Puri Asri, Magelang. Acara ini berlangsung dari 1-11 Desember 2008 dan diikuti oleh para aktivis sosial, mahasiswa pascasarjana, dan akademisi.