Enam Usulan Desa tentang RUU Desa


Dalam sejumlah diskusi tentang desa, ada sejumlah poin penting yang harus diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa. Tulisan ini mencoba menyarikan ide-ide pegiat desa yang masih berserakan dalam 6 poin penting usulan desa, yaitu:

  1. Menegaskan kedudukan desa sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah dan nasional. Bentuk desa sebaiknya local-self community atau semua pelaksanaan tugas pelayanan adalah berbasis masyarakat sehingga pelbagai keragaman desa yang ada di seluruh nusantara bisa terakomodasi.
  2. Penataan desa untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan publik, meningkatkan mutu tata kelola pemerintahan dan daya saing desa. Konsekwensinya, ada pengetatan mekanisme pembentukan desa.
  3. Kewenangan desa meliputi kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten/kota. Kewenangan tersebut muncul karena kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
  4. Penyelenggaraan pemerintah desa, yakni struktur organisasi dan tata kerja kepala desa, termasuk di dalamnya mengatur tentang masa jabatan kepala desa. Masa jabatan kepala desa bisa 6 (enam) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode. BPD (Badan permusyawaratan Desa) sebaiknya menjadi lembaga permusyawaratan dan permufakatan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
  5. Pengaturan mengenai keuangan desa. Desa harus memiliki pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Hal lain yang diatur dalam keuangan desa adalah kekayaan desa yang diharapkan menjadi potensi untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.
  6. Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang ditujukan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama ini kebijakan program-program pembangunan desa relatif terpusat dan bersifat seragam, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan konteks sosial yang beragam. Dokumen perencanaan desa harus menjadi rujukan program-program yang masuk ke desa sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan.
About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s