Undang-undang Desa Harus Menjamin Kedaulatan Desa


Peran desa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak bisa dinafikan. Sejak zaman kerajaan, desa telah memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan sumber produksi dan sumber-sumber lainnya. Namun, hak otonom desa untuk mengatur dirinya sendiri justru terampas pada era sekarang ini. Segala macam sumber yang berada di desa justru diambilalih kepemilikannya oleh pusat. Desa menjadi objek pembangunan dari lembaga pemerintahan di atasnya.

Dalam urusan pemerintahan, desa adalah ujung tombak negara dalam memberikan layanan kesejahteraan terhadap rakyat. Karenanya tanggung jawab aparat desa menjadi sangat besar dibandingkan dengan aparat pemerintahan di level atasnya. Sungguh menjadi penghinaan jika gaji aparat desa di beberapa daerah hanya sekitar 200 ribu sampai 700 ribu rupiah per bulan, padahal beban kerja melayani masyarakat sangat berat. Tentunya upah tersebut jauh dibawah upah minimum regional atau UMR.

Peningkatan dana khusus untuk desa sangat penting untuk mendukung belanja pegawai berupa gaji atau tunjangan kepala desa dan perangkatnya, biaya operasional, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta membiayai kebutuhan layanan dasar masyarakat. Selama ini biaya operasional desa cenderung ditopang dari upaya gotong royong masyarakat yang sama-sama belum sejahtera sepenuhnya. Oleh karena itu, tanda-tanda kemiskinan selalu dijumpai di wilayah desa.

Salah satu cara untuk mengembalikan kedaulatan desa adalah undang-undang (UU). UU tentang desa seharusnya bukan sekadar membahas tentang pemerintahan desa, tapi keseluruhan hak dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan wilayahnya sendiri. Hal itu akan mempermudah sistem pengelolaan sumber daya desa, sekaligus memperbaiki sistem pengawasan yang selama ini tidak berjalan di tengah masyarakat desa. Jadi, UU Desa tidak dapat dijadikan sebagai alat oleh para elit desa, yang semakin lama ada kecenderungan berpikir parsial untuk berpikir tentang perutnya sendiri.

Rujukan
1. Rancangan Undang-undang Desa
2. Naskah Akademik RUU Desa
3. Policy Paper RUU Desa

About these ads
Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

5 thoughts on “Undang-undang Desa Harus Menjamin Kedaulatan Desa

  1. Desa merupakan cermin dari suatu negara begitu jugadengan indonesia kalo desanya saja tidak di pikirkan supaya maju dan sejahtera begitu pula dengan negara kita pasti tidak maju2, dan kepada pemerintah baik pusat dan daerah mari kita majukan bersama sama desa yang ada dan jangan lupa peran aparat desa harus di hargai sesuai pekerjaannya dengan memikirkan kesejahteraannya seperti pemberian tunjangan minimal sesuai UMR karena perangkat desa bekerja selama 24 jam melayani masyarakat tidak seperti PNS dikantor – kantor yang bekerja hanya 8 jam sehari ayo hargai dan sejahterakan Perangkat Desa,,,,,,,

  2. Masyarakat Desa diseluruh indonesia menunggu kepastian aturan jangan biarkan masyarakat Desa menderita terlalu lama ingat apa yg dinikmati di kota adalah hasil yang diambil dari wilayah Desa kalau negara mau maju dan kuat masyarakat desa harus diperhatikan.

  3. Keluhan terbesar masyarakat Desa yang paling menonjol adalah infrastruktur yang tidak memenuhi standar layak hidup sehat dan sejahtera semuanya bagaikan pungguk merindukan bulan janji tinggal janji kemana anggaran yg dianggarkan melalui APBN APBD PRopinsi APBD Kabupaten Kota.tanyakan pada Rumput yang bergoyang ujar ebit G ade.bro.

  4. kam harapkan kpd pemerintahan pusat agar perangkat desa itu hrs d pns kan agar dpt bekerja dgn baik,karena tgs yg d lakukan d desa jauh lebih berat yaitu 24 shri semalam,kalau pns hanya 8 jam sj mhn di perhtikan

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s