Lagi, Cilacap Dikepung Banjir dan Longsor

Jalan Tergenangi Air dan Lumpur (Sumber: Kompas)

Ibarat bunga dan kumbang, tahun ini beberapa wilayah di Kabupaten Cilacap kembali dilanda banjir. Sebagian besar daerah yang dilanda banjir sebenarnya telah menjadi daerah langganan banjir. Kini, ribuan keluarga kembali mengungsi karena rumah mereka terendam banjir dan diterjang tanah longsor.

Kecamatan Majenang, Cimanggu, Cipari, dan Wanareja merupakan daerah yang dilanda bencana paling parah. Banjir terparah terjadi di Mulyadadi, Pahonjean, dan Mulyasari. Sementara itu, longsor terjadi di Kecamatan Cimanggu, Karangpucung, dan Dayeuhluhur. Di Kecamatan Cimanggu, longsor terjadi di sejumlah desa di antaranya Kutabima dan Negarajati. Di Desa Bingkeng, Pamulihan, dan Sidamulya longsor menerjang puluhan rumah warga dan jalan-jalan di desa setempat sehingga mereka sempat terisolasi.

Di wilayah timur, sejumlah desa di Kecamatan Kroya  terendam banjir setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Ketinggian air yang paling tinggi terjadi di Desa Gentasari dan Sikampuh yang mencapai 40 sentimeter (cm). Aibat banjir, kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 4 Kroya terhenti dan puluhan hektar sawah sehingga sebagian tanaman padi puso dan lainnya terancam mati. Seharusnya seminggu lagi warga bisa memetiknya, kini mereka terpaksa memanen lebih awal.

Syaiful Mustain, Ketua Forum Warga Kabupaten Cilacap, mengatakan sebagian besar daerah yang dilanda bencana juga mengalami hal serupa setiap musim penghujan. Ia mencontohkan Desa Mulyadadi setiap tahun menjadi wilayah pelanggan banjir. Banjir kali ini persis seperti banjir tahun 2000, ketinggiannya sampai satu setengah meter.

Lebih lanjut, Saiful mengatakan banjir di Mulyadadi tidak semata-mata faktor alam, tapi akibat salah urus pembangunan. Pembangunan tanggul saluran irigasi justru sebabkan aliran air pembuangan terhambat. Saluran pembuangan yang ada terlalu sempit sehingga saat aliran air deras langsung meluap.

Karena itu, Syaiful menyarankan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengadopsi manajemen bencana (disaster manajemen) untuk mengurangi risiko bencana yang ada. Setiap tahun ada daerah yang selalu dilanda bencana. Pemkab mesti menyelesaikannya secara komprehensif tidak reaktif. Di situlah pengetahuan manajemen pengurangan risiko diterapkan dalam perencanaan pembangunan.

Akibat pemahaman manajemen bencana yang rendah, kini para pengungsi masih mengeluhkan pasokan bahan makanan terlambat.