Perbaiki Pelayanan Publik Sekarang Juga

Semrawutnya penyelenggaraan pelayanan publik disebabkan karena prosedur layanan tidak jelas atau sengaja dibuat abu-abu sehingga menjadi area yang subur bagi tumbuhnya praktek penyelewengan. Ombudsman Republik Indonesia melaporkan tahun 2008 menerima 1.244 laporan dari masyarakat maupun hasil investigasi inisiatif Ombudsman. Laporan masyarakat yang dikirim lewat surat ada 523 buah, laporan langsung 461 buah, telepon 219 buah, internet 30 buah, dan inisiatif Ombudsman 11 buah.

Isi laporan yang disampaikan masyarakat meliputi banyak hal, paling banyak terkait dengan penundaan berlarut (41,62 prosen). Soal-soal lain yang dilaporkan meliputi tindakan sewenang-wenang (18,99 prosen), tidak menangani (12,93 prosen), bertinak tidak adil (11,72 prosen), penyimpangan prosedur (11,52 prosen), permintaan imbalan uang atau korupsi (7,27 prosen),tidak kompeten (6,06 prosen), melalaikan kewajiban (5,86 prosen), bertindak tidak layak (4,44 prosen), dan penyalahan wewenang (2,42 prosen), Lainnya soal keberpihakan nyata, persekongkolan, dan sebagainya.

Anak Curhat Online, Bapak ‘Digiring’ Camat

Seorang kontributor media online di Cilacap, Jawa Tengah, menuliskan curhatnya soal layanan pembuatan KTP. Merasa dicemarkan, pihak Kecamatan ‘menggiring’ Ayah sang kontributor.

Peristiwa ganjil itu dialami Yossy Suparyo, kontributor lepas media online Suarakomunitas.com. Peristiwa ini berawal dari curhat Yossy mengenai pelayanan publik di Kecamatan Patimuan, tempat ia membuat Kartu Tanda Penduduk.
Seperti diungkapkannya kepada detikINET, Kamis (22/1/2009), Yossy mencatatkan beberapa hal mengenai pelayanan publik yang dirasanya ganjil. Tulisan tersebut dimuat oleh Suarakomunitas.com pada 3 November 2008 dan juga Cilacapmedia.com pada 7 November 2008.

Kesenjangan Informasi dan Ketidakberdayaan Buruh Migran

Semalam (13/1/2009) saya diajak nongkrong (hang out) oleh Ahmad Fadli (AF), pengelola Mahnetik Cilacap, di Tujuh Bintang Art Galerry di bilangan Sukonandi, Yogyakarta. Entah atas keperluan apa AF tiba-tiba muncul di Yogya, yang jelas ia menyerahkan satu lembar MoU (Memorandum of Understanding) untuk program pengembangan saluran informasi akar rumput, yang saya kirim empat hari yang lalu untuk diteruskan ke kantor Combine (mirip tukang pos kan?).

Selain saya, AF juga mengundang seorang aktivis gerakan perempuan, Dhani Endah (DE), dari Yayasan Aksara Yogyakarta. Tak ketinggalan, Eko Nugroho (EN), Manajer Tujuh Bintang Art Galerry ikut nimbrung sembari menyumbang kopi panas. Kebetulan kita berempat berasal dari Cilacap meskipun dari kecamatan yang berbeda-beda.

Tulisan ini saya susun untuk mensistematisasi ide-ide yang berseliweran dalam diskusi semalam, terutama bahasan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk membangun saluran informasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Cilacap yang AF kelola.

Mereka yang Meregang Nyawa Demi Devisa

Kedatangan jenasah Siti Fatonah disambut dengan isak tangis

Mendung hitam hinggap di bumi Wijayakusuma di penghujung tahun 2008. Sederet peristiwa pilu menimpa Tenaga Kerja Indonesia asal Cilacap di luar negeri. Sejak Januari hingga Desember 2008, ada 5 orang meninggal dan 6 lainnya pulang dalam keadaan (TKI) luka parah akibat siksaan majikan dan kecelakaan kerja.

Data ini menunjukkan buruknya perlindungan pemerintah pada tenaga kerja. Dari beragam berita yang dipublikasikan oleh Jurnaliswarga Cilacap sebab kematian adalah kekerasan dan penganiayaan majikan. Radisem (28), TKI asal Jeruklegi disiksa majikannya hingga gagal ginjal. Radisem, warga Jalan Julangmas, RT 03/RW 02, Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi pulang ke tanah air dalam kondisi sakit dan lumpuh. Keluarganya sempat membawa ke RSUD Cilacap tapi nyawa perempuan lajang ini tak bisa tertolong.

TKI Telantar, Pemerintah Malah Rebutan Kewenangan

Sungguh memalukan kinerja pemerintah Republik Indonesia. Di saat nasib Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri masih minim perlindungan dan mereka malah masih asik bertikai tentang siapa punya kewenangan apa.

Keributan dipicu oleh keluarnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2008 yang menyatakan seluruh penyelenggaraan penempatan TKI diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Peraturan itu menyinggung Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPPTKI), Jumhur Hidayat.

Bebaskan Buruh Migran dari Penjara Majikan

Namaku Radisem, umur 28 tahun, asal Tritih, Jeruk Legi Cilacap. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Aku sering dipukul, dikurung di kamar mandi tanpa diberi makan oleh majikanku. Kakiku lumpuh dan tubuhku membiru. Aku bisa pulang setelah majikanku melapor saya punya penyakit bawaan, padahal merekalah biang keroknya. Jiwaku kuat, tapi empat hari tiba di Cilacap ragaku tak kuasa membujuk nyawaku pergi. Aku meninggal dunia.

Namaku Titik Sujani, lahir di Jember. Babu di Riyadh. Aku diperlakukan tidak senonoh oleh anak majikanku. Saya telah mengadu ke KBRI, tapi mereka malah menjawab,”.. yang lebih parah dari kamu itu banyak.” Mereka bukannya menolong, tapi justru membiarkan majikanku menjemputku. Neraka segera hadir di pelupuk mata.”

Namaku Haryani, 31 tahun, warga Turi, Kecamatan Panekan, Magetan. Saya bekerja 6 bulan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Saya memilih melompat dari jendela lantai atas rumah majikan untuk melarikan diri. Saya disuruh bekerja dari pukul 05.00 pagi hingga 01.00 dini hari dan hanya diberi makan sekali dengan porsi dan lauk yang sangat tidak layak.

BERITA-berita miris perihal buruh migran berserakan di media massa; surat kabar, televisi, radio, internet, bahkan obrolan di gardu ronda. Pada rentang waktu 2003-2005, Pusat Data dan Informasi SARI (Social Analysis and Research Institute), Surakarta, melaporkan ada 47.486 kasus di Arab Saudi, 17.683 kasus di Uni Emirat Arab, 15.815 kasus 15.815 kasus di Malaysia. Andaikan peristiwa-peristiwa tersebut dipaparkan dalam statistik maka kita akan mendapat kesimpulan: setiap menit ada seorang babu menjerit dianiaya majikannya, ada seorang TKI mati setiap harinya. Sungguh menyesakkan.

Aroma Korupsi Simpemdes

Aroma tak sedap penyimpangan dana proyek Simpemdes (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa, red) mulai merebak. Polisi sudah mengendus adanya dugaan markup harga dalam pengadaan komputer untuk 284 desa di Kabupaten Cilacap yang menelan anggaran lebih dari Rp 13 miliar.

“Kami sedang melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data-data di lapangan,” kata Kapolwil Banyumas Kombes Ghufron belum lama ini.

Dana Minim, Beralihlah ke Audacity

AudaCity adalah program editing untuk audio, ada yang versi linux dan ada juga yang versi windows. Buat temen-temen yang seneng ngedit lagu/mp3 untuk ringtone hp, sangat cocok apabila menggunakan aplikasi yang satu ini.

Dengan User Interface yang sangat simple dan mudah sekali untuk difahami, membuat aplikasi yang satu ini sangat mudah sekali dioperasikan. Selain untuk mengedit mp3, Audacity juga mendukung type ogg dan wav.

Lima Jurus Beralih ke Open Source

PERKEMBANGAN perangkat lunak berbasis sumber terbuka (Free Open Source Software) membuka mata dunia mengenai pentingnya gerakan memutus ketergantungan pada suatu perangkat lunak berbayar (propertary) yang dikembangkan perusahaan tertentu. Pemanfaatan perangkat lunak berbayar bukan sekadar persoalan ketergantungan teknologi semata, tapi telah menimbulkan tata transaksi yang bersifat monopoli yang menjadi ciri khas praktek ekploitatif dan antipemanusiaan. Kegelisahan atas kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan perangkat lunak sumber terbuka bukan sekadar jalan alternatif, tapi menjadi gerakan sosial memutus tata dunia yang tidak adil.

Kebiasaan menggunakan Open Source akan mempercepat migrasi

Bagaimana gerakan sosial dilakukan? Meninggalkan penggunaan perangkat lunak berbayar dan beralih pada penggunaan perangkat lunak sumber terbuka, dikenal dengan migrasi, adalah salah satu bukti nyatanya. Migrasi bukan sekadar permasalahan teknis semata, tetapi menyangkut perubahan kebiasaan, tata budaya, sosial, ekonomi, manajemen, dan cara berpikir masyarakat. Berikut ini adalah lima gagasan agar proses peralihan menuju perangkat lunak sumber terbuka dapat berjalan lancar.    

Perayaan Tahun Saka di Srandil

SEJAK AYAM BERKOKOK di pagi buta, Padepokan Agung Mandala Giri Srandil, Desa Glempangpasir, Kecamatan Adipala, sudah terlihat ramai. Pagi itu (Senin, 29/12) kelompok Kejawen di Kabupaten Cilacap menggelar puncak perayaan Tahun Saka di Vihara Tri Ratna.

Matahari belum lagi tepat di ubun-ubun, namun ribuan manusia telah memenuhi komplek padepokan hingga meluber di jalan-jalan untuk mengikuti ritual tersebut. Aneka sesaji ditata rapi, sebagian besar sesaji berisi hasil bumi seperti padi, buah-buahan, dan sayuran. Ada yang diletakkan di jolen, ada juga yang dibawa oleh dayang-dayang.